Pangguno:Rahmatdenas/bak kasiak

Dari Wikipedia baso Minang, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Partai Keadilan Sejahtera
Presiden Anis Matta
Sekretaris jenderal Taufik Ridho
Juru kecekperson Mardani Ali Sera
Didirikan 20 April 2002 (2002-04-20)
Ideologi Islam
Afiliasi internasional Ikhwanul Muslimin
Laman rasmi
www.pks.or.id

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah partai politik Islam yang memiliki perwakilan di parlemen Indonesia. Berawal dari gerakan akar rumput yang muncul seiring pertumbuhan aktivitas dakwah Islam pada periode 1980-an, PK berdiri pada 20 Juli 1998.

Dipimpin Nurmahmudi Ismail, PK meraih 1,4% suara dalam pemilu pertama yang diikutinya pada 1999. Gagal memenuhi ambang batas parlemen untuk mengikuti pemilu berikutnya, PK melebur menjadi PKS pada 3 Juli 2003. Dalam pemilu 2004, partai ini mendapat 7,3% dukungan suara nasional. Dengan latar belakang pendirinya yang sebagian besar adalah anak muda terdidik, PKS meraup dukungan paling banyak di perkotaan. Dalam pemilhan kepala deerah secara langsung yang digelar sejak 2005, PKS menampilkan tokoh-tokoh muda sebagai kandidat alternatif untuk diusung sebagai gubernur, bupati, dan wali kota. Pada pemilu 2009, partai ini tampil sebagai peraih suara terbanyak keempat, menandai meluasnya sebaran pemilih PKS.

Partai ini secara rutin terlibat dalam program pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan kemanusiaan. Pada bencana tsunami di Aceh 2004, PKS menerjunkan relawannya untuk membantu penanganan bencana dan rekonstruksi Aceh. Dengan sistem kaderisasi yang teratur dan mlitian, PKS membangun militansi kadernya, membiayai keterlibatan diri mereka, ketimbang figur. PKS secara konsisten memberikan dukungan bagi perjuangan umat Islam di seluruh dunia lewat lobi di parlemen, demonstrasi, maupun penggalangan dana. Dalam setiap demonstrasi maupun kampanye mereka, PKS dianggap "mendatangkan contoh" mengerahkan massa dalam jumlah banyak dengan tertib dan aman.

Memiliki basis pemilih yang loyal, PKS bertahan dengan dukungan delapan juta suara pada Pemilu 2014. PKS tampil militan seiring eskalasi kemenangan yang diraih PKS dalam pilkada serentak yang digelar sejak 2015. Kemenangan PKS baik lewat jalan koalisi maupun mengusung kadernya sendiri telah mematahkan dominasi Golkar dan PDI Perjuangan. Pemilu 2019 akan menjadi pemilu keempat yang diikuti partai ini.

*PKS mendapat banyak dukungan di perkotaan dan memenangi perolehan suara di Jakarta, Padang, dan Bandung.

*PKS memegang teguh ajaran Islam, walaupun tidak mengagendakan penerapan hukum Islam bagi Muslim Indonesia.

*PKS menyita perhatian publik dan peniliti sejak kelahirannya.

*Gubernur NTB yg berusia muda.

*memutihkan. kampanye PKS memisahkan massa laki-laki dan perempuan dalam kelompok terpisah.

*PKS tampil sebagai partai yang bersih bersama komitmen kader-kadernya yang duduk di ekskutif dan legislatif.

Lede[suntiang | suntiang sumber]

Sejarah[suntiang | suntiang sumber]

Pendirian[suntiang | suntiang sumber]

Berkas:PKS Logo.sv
Dipimpin oleh Fahri Hamzah, KAMMI muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto. Kelak, Fahri Hamzah bergabung dengan PKS dan menjadi wakil PKS di DPR.

Kelahiran PKS erat kaitannya dengan gerakan Islam berbasis massa kampus dan cendekiawan yang muncul sebagai tanggapan atas tekanan politik pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam.[1] Gerakan ini ditandai dengan mulai maraknya kegiatan kajian Islam dan meluasnya penggunaan jilbab di kampus-kampus sekuler Indonesia pada era 1980-an. Di kalangan anak-anak muda, sebagaimana dicatat Ali Said Damanik dalam Fenomena Partai Keadilan, timbul semangat dalam mempelajari dan mengamalkan Islam.[2] Pengajian dalam kelompok kecil diadakan di masjid-masjid kampus diikuti oleh mahasiswa yang kelak membentuk jaringan aktivis dakwah kampus. Mereka, sebagaimana digambarkan Tempo, tampil dengan profil sederhana, sopan, rendah hati, rajin beribadah, dan menegakkan sunnah.

Jaringan aktivis dakwah kampus yang tersebar di berbagai kampus terorganisasi melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Imdadun Rahmat dalam Ideologi Politik PKS mencatat peran cendekiawan yang tergabung dalam Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan sarjana Islam lulusan Timur Tengah dalam pembekalan kader-kader LDK. Ketika Presiden Soeharto mengeluarkan anjuran untuk pelajar Muslim mengikuti kegiatan pesantren kilat, sejumlah tokoh LDK turut serta dalam menyelenggarakan pesantren kilat, terutama di wilayah Sumatera dan Jawa. Pada 1998, untuk mewadahi aspirasi kelompok mahasiswa Islam menyambut reformasi, sejumlah tokoh LDK menggagas pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Pada 21 Mei 1998, bersama lengsernya Presiden Soeharto dan peralihan tampuk kepemimpinan ke B.J. Habibie, KAMMI menyepakati untuk mendirikan partai politik Islam. Burhanuddin Muhtadi dalam Dilema PKS menulis, sejumlah aktivis KAMMI percaya bahwa partisipasi dan kontribusi dalam sistem demokrasi akan mendatangkan banyak keuntungan untuk gerakan dakwah Islam. Namun, Hidayat Nur Wahid berpandangan bahwa gerakan dakwah sebaiknya bertransformasi dalam bentuk organisasi massa terlebih dulu karena dinilai terlalu dini apabila harus langsung mengelola partai politik berskala nasional. Walapun sempat muncul suara-suara yang menentang, usulan pembentukan partai disepakati setelah mendapat dukungan mayoritas dalam jejak pendapat internal yang diadakan KAMMI. "Konsekuensinya, mereka yang berbeda pendapat langsung bergabung tanpa ada penolakan," sebut Hidayat.

Pada 20 Juli 1998, Partai Keadilan (PK) dikukuhkan dalam konferensi pers di aula Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Ahli teknologi pangan dan gizi lulusan Texas, Nur Mahmudi Ismail tampil sebagai pemimpin atau Presiden PK pertama.[lower-alpha 1] Pada 9 Agustus 1998, acara deklarasi PK yang menampilkan 52 tokoh pendiri partai diadakan di lapangan Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Deklarasi dihadiri sedikitnya 50.000 massa, terdiri dari kader dan simpatisan yang berasal dari berbagai kota di Jawa, Medan, dan Lampung. Deklarasi PK di Jakarta diikuti di sejumlah kota-kota besar Indonesia. Dalam deklarasi PK di Gelora Pancasila Surabaya, seorang wartawan Dahlan Iskan menyebut massa yang hadir "hampir semuanya anak muda" dan "kelihatan benar wajah intelektualnya". Suasana yang teduh, digambarkan Dahlan, lebih mendominasi daripada suasana hingar-bingar yang biasa tampak di sebuah forum rapat besar partai.

Pemilu 1999[suntiang | suntiang sumber]

PK menyatakan mendukung konsep negara kesatuan, menolak Pancasila sebagai asas tunggal partai, dan menghendaki dihapuskannya penataran Pendidikan, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P4) yang diangggap tidak efektif. PK ingin menciptakan stabilitas bangsa dengan mengoptimalkan sarana media massa, budaya, dan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat madani yang kuat, mendorong ekonomi kerakyatan yang berprinsip pada keadilan dengan dasar resource bases dan industrialisasi bertahap serta memandirikan pertanian.

Mereka tampil dengan profil sederhana, sopan, rendah hati, rajin beribadah, dan menegakkan sunah sebagaimana digambarkan oleh Tempo.

Dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, PK mendapat 1,436,565 suara atau sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional. Dengan suara itu, PK mengirimkan tujuh kadernya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen sehingga memaksa partai ini melakukan stembus accord dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999.[3] Menurut regulasi pemerintah, partai yang tidak memenuhi electoral threshold diharuskan membuat partai baru atau berganti nama untuk dapat mengikuti pemilu selanjutnya.

Nurmahmudi ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, pada 21 Mei 2000.[3]

Pada pemilu 2004, partai ini kembali ikut serta dengan nama baru, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota) pada 2 Juli 2003. Sehari kemudian, PK resmi bergabung degan PKS.

PKS[suntiang | suntiang sumber]

PKS dibentuk pada 20 April 2002 sebagai persiapan untuk mengantisipasi kegagalan PK lolos ambang batas parlemen. Ketika dibentuk, PKS dipimpin oleh Almuzammil Yusuf. Penggabungan PK dan PKS resmi terjadi pada 3 Juli 2003 setelah sebelumnya PK mengadakan Musyawarah Syuro XIII pada 17 April 2003. Dengan penggabungan tersebut disepakati seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan kadernya.

Sebagai partai politik, PKS dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid. HNW adalah akademisi yang sebelumnya berkarier sebagai dosen di IAIN.

Dalam menghadapi pemilu 2004, PKS menyatakan memiliki komitmen untuk memenuhi kuota perempuan dalam daftar calon anggota legislatif usulan.

PK menduduki urutan perolehan suara ketujuh pada pemilu 2004.

Empat besar[suntiang | suntiang sumber]

Partai Keadilan Sejahtera mendapat 57 kursi (10%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 8.206.955 suara (7,9%) dan menjadi satu-satunya partai - selain Demokrat - yang mengalami kenaikan jumlah persentase perolehan suara.

Pemilu 2014[suntiang | suntiang sumber]

PKS tetap bertahan di kisaran 6,7 persen dan berhasil lolos ambang batas parlemen. Padahal sebelumnya, hasil survei menyebut partai ini berpotensi gagal lolos ambang batas yang mensyaratkan perolehan suara minimal 3,5 persen. Hasil pemilu 2014 sendiri tidak jauh berbeda dengan apa yang diraih PKS pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2009, partai ini mendulang 7,9 persen suara.

Hasil pemilu 2014 membantah anggapan sejumlah hasil surbei/mematahkan opini yang dibentuk media/sebelum pemilu yang menyebut partai politik berbasis Islam akan mengalami kemerosotan dukungan. PKS diprediksi... Kasus terseretnya presiden partai, LHI dalam kasus korupsi dianggap membawa pengaruh terhadap potensi tergerusnya dukungan publik pada PKS.

Pilkada serentak[suntiang | suntiang sumber]

Sikap akomodatif dan inklusif PKS semakin kentara saat menerima pencalonan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. PKS kehilangan kesempatan untuk menominasikan kadernya

Pemilu 2019[suntiang | suntiang sumber]

Citra[suntiang | suntiang sumber]

Kehadiran Partai Keadilan dalam kancah politik (Islam) Indonesia adalah sebuah fenomena yang mencengangkan. Partai ini tidak punya akar historis seperti Partai Bulan Bintang, yang sering disebut-sebut bertalian dengan Masyumi. Juga tidak memiliki kaitan dengan ormas lslam seperti hubungan yang terjalin antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama.

Jaringan pelayanan sosial yang luas dan efektif. Program aksi partai ini terlihat nyata hadir di tengah masyarakat. Aksi PKS turun ke masyarakat secara rutin, antara lain dengan bantuan-bantuan sosial seperti pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin dan bantuan terhadapkorban bencana alam. Aksi-aksi yang dilakukan secara simultan ini membuat PKS berbeda dengan partai politik lain yang cenderung melakukan program aksi hanya pada saat menjelang pemilu.

PKS menonjol dibandingkan partai politik lain karena kuatnya diologi dan kebijakan yang diusung oleh partai ini. Azas Islam tidak hanya sebatas wacana ideologi. PKS komitmen menjalankan program aksi sesuai dengan tujuan partai yakni sebagai partai dakwah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Peneliti politik, Burhanuddin Muhtadi, dalam bukunya berjudul Dilema PKS: Suara dan Syariah, menulis bahwa PK adalah satu-satunya partai yang ketika awal berdirinya punya struktur kepengurusan yang amat transparan. "Partai ini terorganisir rapi dan memiliki agenda program yang jelas," tulis Burhanuddin. Tak seperti partai Islam lain, yang bergantung pada ketokohan atau figur, PK mengedepankan egalitarianisme. Tak ada figur kunci yang amat dominan seperti Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa, misalnya. Asas egaliterianisme ini memandang semua anggota partai sama, sederajat. Tak cuma itu, PK juga mementingkan kekuatan kolektif dan tidak banyak memberi ruang bagi kemunculan tokoh karismatik. "PK menggalang basis dukungannya dari kalangan aktivis Tarbiyah," kata Burhanuddin. "Kebanyakan mereka berasal dari daerah perkotaan, terdidik, berusia muda, dengan pandangan agama yang ortodoks."

Kurang dikenalnya tokoh-tokoh populer di dalam PKS di tingkat nasional lebih sering menempatkan PKS sulit menjadi partai besar yang berbasis massa yang mengutamakan kepopuleran tokohnya sebagai magnet penarik suara dalam Pemilu.

Basis sosialnya adalah kelompok muslim terdidik, muda, dan kelas menengah kota. PKS mampu mendulang simpati publik dengan memobilisasi kader dan simpatisannya untuk melakukan kegiatan bakti sosial secara terus-menerus dan tidak hanya menjelang Pemilu. PKS tampil sebagai sebagai partai kader yang menerapkan standar ketat dalam proses rekrutmen dan pelatihan-pelatihan para anggotanya. PKS adalah satu-satunya partai yang secara aktif melakukan mobilisasi terhadap kader dan simpatisannya untuk turun ke jalan dan melakukan aktivitas non-elektoral. 

karakter yang dimiliki dalam lingkaran kepemimpinan partai ini adalah peralihan kekuasaan yang terjaga dalam proses yang mulus. Sepanjang sejarahnya, nyaris tidak pernah muncul ke permukaan friksi atau tegangan berarti dalam setiap proses pergantian kepemimpinan di tubuh partai.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyebut PKS sebagai satu-satunya partai yang tak mengenal patron dan rangkap jabatan. Kader-kader PKS yang menjabat sebagai pejabat publik selalu mengundurkan diri dari jabatan strategis partai. Larangan rangkap jabatan ini tercantum dalam AD/ART PKS.

Masih kita ingat bahwa PKS adalah partai yang menolak bergabung dalam Kabinet Megawati, meski bersama-sama partai lain turut berperan dalam mendorong dilakukannya impeachment terhadap almarhum Presiden Gus Dur.

Jaringan PKS kemudian menjadi motor yang tangguh, dan paling tangguh di antara partai-partai pendukung Prabowo

Kehadiran PKS -bagi sebagian orang- telah memberi secercah harapan bagi rakyat Indonesia bahwa ada partai yang bermoral (bersih), anti korupsi, dan peduli pada rakyat. PKS juga dinilai mampu menumbuhkan kembali kepercayaan orang pada partai Islam. Indikatornya adalah meningkatnya jumlah konstituten mereka di Pemilu 2004 lalu. Kini masyarakat tidak lagi risih menyalurkan aspirasinya lewat partai Islam (seperti PKS), hal yang berbeda dengan era Orde Baru dimana partai yang condong ke Islam dianggap “haram”, serta kalangan Islam politik (seperti eks Masyumi) dimusuhi pemerintah

Mereka membawa bayinya ke acara tersebut bukan untuk demonstratif, melainkan seperti mengandung misi bahwa kesibukan seperti apa pun -apalagi sekedar partai- tidak boleh mengabaikan anak, ditinggal di rumah saja, misalnya. Secara lahiriah umumnya penampilan mereka cocok untuk sebuah gambaran apa yang disebut keluarga sakinah.

**

Nur Mahmudi Ismail melepas jabatannya sebagai Presiden PK (cikal bakal PKS) setelah menjabat sebagai Menteri pada kabinet era pemerintahan Gus Dur. Hidayat Nur Wahid (HNW) yang meneruskan Nur, melepas jabatannya sebagai Presiden PKS ketika ia menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2004-2009. Tugas HNW dilanjutkan oleh Tifatul Sembiring.

Pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Tifatul Sembiring ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi. Sehari setelah penunjukannya oleh SBY, Tifatul Sembiring mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai Presiden PKS. Jabatan yang ditinggalkan oleh Tifatul diisi oleh Luthfi Hasan Ishaaq. Masa jabatan LHI sebagai Presiden PKS singkat setelah terseret kasus korupsi. LHI mundur dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Kursi kepresidenan di PKS selanjutnya diisi oleh Anis Matta. Ia menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR sekaligus keanggotaannya sebagai anggota DPR dalam orasi pertamanya sebagai Presiden PKS. Banyak kalangan yang tertegun menyaksikan keterangan Anis Matta ini. Jabatan yang sebagaian besar orang sangat mengingin-inginkannya itu dilepas begitu saja ketika menjadi Presiden PKS.

Kepemimpinan[suntiang | suntiang sumber]

PKS menjaga nilai dan akhirnya menjadi norma organisasi, bahwa pimpinan partai harus konsentrasi mengurus partai dan tidak rangkap jabatan publik.

Nur Mahmudi Ismail adalah presiden PK pertama. Ia adalah lulusan pesantren asal Kediri. Setelah menyelesaikan kuliah di IPB, ia mengambil gelar master dan doktoral di Universitas Texas, Amerika Serikat. Kariernya banyak dihabiskan sebagai peneliti di Badan Pengkajian dan Peneraban Teknologi (BPPT). Nur mengundurkan diri sebagai Presiden PK ketika ia diangkat sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Saat PKS dikukuhkan sebagai partai politik baru menggantikan PK, Hidayat Nur Wahid memegang pucuk pimpinan PKS. Setelah terpilih menjadi Ketua MPR, Hidayat meninggalkan jabatannya di partai dan Tifatul Sembiring mengisi kekosongan pimpinan. Perannya di PKS tercatat pernah menjabat humas PK, sebelum diangkat sebagai Ketua DPP PKS I Sumatera. Latar belakang Tifatul Sembiring, tercatat pernah berkarier di PLN selama tujuh tahun (sejak 1982), di pusat pengaturan beban Jawa, Bali, dan Madura. Selain itu, ia tercatat pernah menjadi Direktur Asaduddin Press, Jakarta pada 1998.

Pada 2009, Tifatul Sembiring mengundurkan diri sebagai Presiden PKS setelah diangkat oleh Presiden SBY sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Luthfi Hasan Ishaaq melanjutkan suksesi kepemimpinan setelah Tifatul.  Ia memperoleh gelar MA dari Islamic Studies Salafia University, Pakistan. Ia diangkat sebagai pejabat sementara Presiden PKS. Hasil sidang Majelis Syuro PKS II pada 16-20 Juni 2010 di Jakarta, menetapkan LHI menjadi presiden PKS periode 2010-2015. Melihat dua contoh preseden pemilihan pucuk pimpinan PKS terlihat pola yang sama. Pejabat sementara yang ditunjuk adalah calon terkuat yang diprospek untuk menjadi presiden PKS berikutnya.

Namun, kepemimpinan LHI di PKS berakhir setelah ia terseret kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Ia digantikan oleh Anis Matta. Anis sendiri sebelumnya adalah Sekretaris Jenderal sejak 2003 atau sebeluh tahun sebelum akhirnya menggantikan LHI sebagai presiden PKS sejak 1 Feburari 2013.

Pergantian kepemimpinan yang cepat pasca-kasus korupsi sedikit banyak mampu menyolidkan kader partai yang dikenal militan. Keberadaan Anis Matta sebagai presiden partai didampingi Taufiq Ridho sebagai sekretaris jenderal menandakan simbol kawala muda yang memberi harapan baru dalam tubuh PKS.

Di bawah kepimpinan Anis, PKS sukses melalui badai politik seiring dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan presidennya. Perolehan suara PKS tidak tergoyahkan meskipun dalam perolehan jumlah kursi di DPR berkurang. Meskipun demikian, kesuksesan Anis tidak menjamin kedudukannya sebagai presiden partai bertahan.

Hasil Sidang Musyawarah Majelis Syuro masa khidmat 2015-2020 di Hitel Mason Pine di Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat pada 9-10 Agustus 2015 memutuskan kepemimpinan PKS diamanahkan kepada Salim Segaf Al-Jufri sebagai Ketua Majelis Syuro menggantikan Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS terpilih adalah Sohibul Iman.

Sohibul menjadi presiden PKS periode 2015-2020. Menggantikan posisi Anis, bagi Sohibul adalah untuk kedua kalinya. Sebelumnya presiden PKS ke-6 ini menggantikan Anis Matta sebagai Wakil Ketua DPR ketika Anis terpilih menjadi presiden PKS.

Sebelum ditetapkan sebagai Presiden PKS, Anis Matta adalah Wakil Ketua DPR RI. Anis memilih melepas jabatannya di DPR. Terakhir, ketika Sohibul Iman dilantik menggantikan kepemipinan Anis, ia mengundurkan diri dari DPR.

Sohibul Iman, doktor ahli kebijakan teknologi dan industri lulusan Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST).

Dukungan[suntiang | suntiang sumber]

Dari hasil pemilu 2014 tampak PKS mampu bertahan dengan mengamankan kantong-kantong suaranya. Setidaknya ada 13 provinsi, partai ini rata-rata suara yang diraihnya lebih tinggi dibandingkan suara nasionalnya. Sebagian besar perolehan suara yang diraih di atas rata-rata nasional berada di wilayah Sumatera dan Jawa serta sebagian NTB dan Sulawesi Selatan.

PKS merupakan partai yang karakteristik pendukungnya unik dan dinamis. Dibandingkan dengan partai lain, PKS memiliki basis dukungan di daerah perkotaan yang paling dominan. Partai ini lebih banyak menarik minat pemilih yang tinggal di pulau Jawa dibandingkan luar Jawa.

Pada pemilu 2009, pemilih PKS didominasi oleh laki-laki. Namun, pada pemilu 2014, jumlah pemilih perempuan melampaui jumlah pemilih laki-laki. Nuansa Islam modern PKS terlihat dari pemilihnya yang cenderung berusia muda selama dua kali pemilu. Meskipun demikian, pamor PKS tidak hanya diminati oleh kalangan muda. Pemilih usia di atas 50 tahun menentukan pilihannya pada partai ini. Menariknya, satu sisi dukungan terhadap PKS lebih kuat di Jawa, sebagian besar pemilihnya justru berlatar belakang suku selain Jawa.

Sejak pemilu 2009, basis dukungan PKS sendiri adalah masyarakat berpendidikan menenga dan tinggi. PKS juga banyak didukung oleh kalangan kelas ekonomi menengah dan tinggi dibandikan dengan partai lain. Dari sisi jenis pekerjaan, pemilih PKS banyak berasal dari kalangan aparat negara dan pegawai swasta. Pemilih ibu rumah tangga yang dulunya kurang domonan di pemilu 2009, pada pemilu 2014 justru mengalami peningkatan.

Pencapaian[suntiang | suntiang sumber]

Meskipun diterpa berbagai macam persoalan di struktural Partainya. PKS mampu tetap solid sebagai mesin partai yang mapan. Kemapanan dan kesolitan di tubuh PKS dapat ditelusuri melalui sistem kaderisasi yang dibangun sebagai mesin utama partai –selain sukses di tingkat nasional partai yang tumbuh dari LDK anak-anak muda Tarbiyah ini berhasil membangun basis politik di daerah-daerah, termasuk mendudukkan wakil-wakilnya di legislatif maupun di birokrasi, bahkan PKS meraih sukses besar dalam menempatkan kader-kadernya atau kandidat-kandidat yang diusung untuk menjadi kepala daerah, baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan kekuatannya yang relatif masih kecil, serta manajemen partai yang sangat baik, partai yang dikenal dengan sebutan partai dakwah ini mampu mempengaruhi kompetisi politik dan mempengaruhi keputusan publik

Perolehan suara[suntiang | suntiang sumber]

Jakarta dan Padang adalah dua kota yang pernah dimenangkan PKS. PKS mengusung kadernya menjadi pemimpin daerah. Di beberapa kota besar, calon kepala daerah yang diusung PKS menjadi calon yang sangat diperhitungkan.

Prestasi politik PKS yang monumental pada masa-masa awal adalah kemenangan Nur Mahmudi menjadi Wali Kota Depok. Kemenangan ini disusul dengan pilkada di Banda Aceh dan Kota Bekasi.

Suara PKS sangat signifikan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten. Capaian suara PKS dalam pilkada DKI yang mengusung Adang-Dani sangat mengesankan. Pasangan yang diusung sendirian oleh PKS ini mendulang 1,5 juta suara, berhadapan dengan Fauzi Bowo yang diusung secara keroyokan. Kemenangan Aher

Kader terkenal[suntiang | suntiang sumber]

Kader PKS,Ahmad Heryawan sukses memimpin Jawa Barat selama dua periode (2008-2018). Irwan Prayitno yang terpilih kembali menjadi Gubernur Sumatera Barat periode kedua (2016-2021). Kader PKS terbukti mampu mengelola stabilitas daerah yang menjadi modal dasar pembangunan dan kemajuan daerah rawan, seperti Maluku Utara yang dipimpin Abdul Gani Kasuba.

Sikap keterbukaan dan kemampuan merawat kemajemukan ditunjukkan kader PKS, Muhammad Haris, yang menjabat Wakil Walikota Salatiga, Jawa Tengah mendampingi Walikota Yuliyanto (berlatar profesi pengusaha). Yuliyanto-Haris baru saja terpilih untuk melanjutkan periode kedua pemerintahannya.

Pengalaman pemerintahan di Kota Depok sejak masa Nur Mahmudi Ismail (teknokrat) hingga Idris Abdul Shomad (ulama) menunjukkan tidak mudah untuk mengelola koalisi politik dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang beragam.

Yg diusung dan didukung PKS

Agenda[suntiang | suntiang sumber]

Masuknya kader PKS dalam jajaran leigslatif di pusat maupun daerah memunculkan warna baru. Mereka yang berlatar belakang tarbiah ini menyuarakan gerakan moral di DPR. Mereka mempraktikkan gaya hidup saleh dengan ketaatan beribadah, kesantutan akhlak, dan menjauhi kemaksiatan.

Gerakan melawan korupsi oleh PK ditandai dengan upaya duet Nur Mahmudi Ismail dan Soeripto memberantas korupsi di birokrasi. Dalam waktu singkat, hanya dalam sepubuh bulan masa kerja, tidak kurang dari 15 kasus korupsi besar telah dibongkar dan diserahkan ke kejaksaan untuk ditindak. (hal 45-47)

Apa yang dilakukan oleh Nur dilakukan pula oleh anggota dewak PK di daerah-daerah. Yudi Widiana dan Reza Nasrullah.

Selain agenda pemberantasan korupsi, fraksi PKS bersuara keras untuk membenahi sistem pendidikan nasional. (hal 49)

Ideologi[suntiang | suntiang sumber]

PKS dalam AD/ART-nya disebutkan sebagai partai berasaskan Islam.

PKS beroperasi dalam kerangka sistem demokrasi dan menerima gagasan negara bangsa. PKS secara tegas mengusung gerakan damai dan menghindari penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan.

PKS mengusung Islam sebagai ideologi politk, berpijak pada prinsip utama bahwa Islam merupakan konsep yang utuh dan sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam adalah sistem integral yang mampu membimbing umat manusia menuju kesejahteraan lahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Kesejahteraan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui dua kemenangan, yaitu kemenangan abad (futuh khashah) dan kemenangan politik (futuh ammah). Kemenangan pribadi diraih dengan ketaqwaan yang bersifat individu, sedangkan kemenangan politik diraih dengan ketaqwaan kolektif. Dakwah sistemik dan terus menerus adalah satu-satunya jalan menuju dua kemenangan tersebut.

PKS memahami Islam sebagai aturan yang mengikat dalam hal wiyah (peribadatan), muamalah (interaksi atas manusia), dan siyasah (pikeam). Dengan demikian sistem ritual, kemasyarakatan, dan negara harus diatur dengan ketentuan Islam.

PKS memandang bahwa Islam mencakup seluruh bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konsekuensinya, semua segmen atau bagian dari kehidupan ini tidak ada yang lepas dari nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam harus menjadi acuan utama bagi seluruh kehidupan. Berdasarkan hal ini, tidak ada pemisahan antara politik, ekonomi, sosial, budaya dengan nilai- nilai Islam

Pergerakan[suntiang | suntiang sumber]

PKS mewarisi semangat revivalisme Islam (kebangkitan Islam), khususnya Islamisme di Timur Tengah. Kebangkitan Islam yang menyerukan “Islam sebagai solusi” dan “Islam sebagai alternatif” dari sistem lain, seperti budaya Barat (westernisasi), modernisme, liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme, sekaligus alternatif bagi sistem politik sekular. Semangat mengubah sistem sosial politik ke arah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam merupakan ide dasar berbagai eksponen revivalisem Islam Timur Tengah khusunya Ikhwanul Muslimin.

Bagi Anis Matta, hal yang menonjol dalam diri Hasan al-Banna dan IM yang sangat berpengaruh pada PKS adalah aspek pergerakannya. Hasan al-Banna dan IM tidak bergerak pada wilayah pembaharuan pemikiran sebagaimana para ulama dan gerakan lain, tetapi berjuang pada upaya mengubah wacana dan ide-ide pembaharuan tersebut menjadi gerakan. Denyut gerakan inilah yang mempertemukan dua inspirasi dan IM dalam diri PKS

Seorang ideolog PKS yang sangat berpengaruh, Abu Ridlo, sembari mengutip pernyataan Sayyid Qutb mengatakan bahwa secara umum, konsep pergerakan dakwah PKS dalam kerangka Tarbiyah mengacu pada contoh dan keteladanan Nabi Muhammad Saw. Keteladanan tersebut terukir dalam sejarah perjuangannya dalam mewujudkan sasaran-sasaran dakwah, khususnya sasaran siyasah-nya. Ia memandang sejarah Nabi Muhammad sebagai teladan orisinil dan simbol yang menghubungkan masalah keduniaan dan ketuhanan. Oleh karena itu, menurutnya, kehidupan Nabi Muhammad mewakili kehidupan ideal yang melampaui sejarah, waktu, dan tempat."

Organisasi[suntiang | suntiang sumber]

Visi dan misi[suntiang | suntiang sumber]

PKS memiliki visi khusus yaitu partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani. Dengan bekal visi itu, partai ini mendasarkan prinsip kebijakannya sebagai partai dakwah. Artinya, dakwah menjadi poros utama seluruh gerak partai, sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik.

Struktur kepengurusan[suntiang | suntiang sumber]

Kaderisasi[suntiang | suntiang sumber]

PKS menjadi partai paling solid dengan sistem kaderisasi yang kuat.

Jaringan[suntiang | suntiang sumber]

Hubungan iternasional[suntiang | suntiang sumber]

Kontroversi[suntiang | suntiang sumber]

PKS telah mengalami berbagai gelombang ujian: pimpinannya pernah didakwa korupsi, ada kader tersenggol kasus moral, ada pula tokoh pejabat yang bersengketa dengan partai sendiri.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Sapto Waluyo


Ref[suntiang | suntiang sumber]

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/27/n68gtq-prabowo-ingin-titipkan-kader-gerindra-di-pks http://www.teropongsenayan.com/31538-menangi-pilkada-depok-idris-akui-militansi-pks-luar-biasa http://www.portal-islam.id/2015/04/thita-salut-dengan-pks-kaderisasi-dan.html

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/13/prabowo-kagum-militansi-dan-kedisiplinan-kader-pks

  1. Ali 2002.
  2. Imdaduni 2008.
  3. a b Burhanuddin 2012.


Kutipan rusak: Tag <ref> ado untuak grup banamo "lower-alpha", tapi indak ado <references group="lower-alpha"/>